BPN Kini Maknai People Power tapi Konstitusional: Lewat MK

Jakarta - Politikus senior PAN, Amien Rais, menggaungkan isu people poweruntuk menyikapi sengketa Pemilu 2019. Amien emoh menangani kecurangan lewat Mahkamah Konstitusi (MK). Tapi kini, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga bicara people power yang konstitusional.

"Prabowo Subianto dan seluruh pendukungnya berkomitmen tidak akan mengambil langkah di luar konstitusi. Jangan ragukan Merah Putih-nya Prabowo, kenegarawanan Prabowo, dan patriotisme Prabowo," kata Juru Bicara Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, kepada wartawan, Senin (22/4/2019).

Dia menjamin Prabowo tak akan mengorbankan demokrasi. Kata Andre, komitmen ini sudah terbukti saat Prabowo tak memanfaatkan momentum 1998 untuk melakukan kudeta militer. 

Lalu bagaimana dengan people power? 

"Maksud people Power BPN itu adalah bagaimana menggerakkan dan mengajak serta mendorong relawan dan pendukung untuk menjaga TPS, menjaga C1, menjaga rekapituliasi di kecamatan, menjaga di kabupaten, provinsi, sampai KPU Pusat, sehingga demokrasi kita terjaga jauh dari kecurangan. Begitu lho people power itu, bukan konotasi negatif untuk menggulingkan pemerintah," tutur Andre. 

Bila nanti sudah ada pengumuman rekapitulasi KPU, maka pihak yang kalah bisa memanfaatkan rentang waktunya untuk menggugat ke MK. BPN menjamin setelah proses di MK selesai, maka ketegangan Pilpres juga reda. Rekonsiliasi tercipta.


"Setelah KPU memutuskan, lalu ada salah satu pihak yang tidak puas yang menggugat lewat MK, kemudian ada keputusan MK. Setelah itu saya yakin bahwa semua akan kembali bersatu," kata Andre.

Sebelumnya, Amien Rais menyebut people power sebagai bentuk mengatasi kecurangan di Pemilu 2019. Namun caranya bukan lewat MK. Dia menyebut people power akan dijalankan tanpa pertumpahan darah, sopan, tapi tegas.