PBB: Tudingan AS ke Huawei Bermotif Politik

Jakarta - Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) angkat bicara soal tudingan Amerika Serikat terhadap keamanan perangkat telekomunikasibuatan Huawei, yang disebut bermotif politik.

Pernyataan itu disampaikan oleh Houlin Zhao, Sekretaris Jenderal International Telecommunication Union (ITU), yang menyebut keamanan jaringan 5G menjadi kepentingan semua pihak, namun sampai saat ini tak ada bukti yang mendukung tudingan AS tersebut.

"Tudingan terhadap peralatan Huawei, sampai saat ini tak ada buktinya," ujar Zhao, seperti dikutip  dari Reuters, Senin (8/4/2019).

Sebagai informasi, ITU adalah organisasi internasional yang berada di bawah PBB yang tugasnya adalah mengurusi masalah terkait teknologi komunikasi dan informasi. ITU meliputi standardisasi, pengalokasian spektrum radio, dan mengorganisasikan perjanjian rangkaian interkoneksi antara negara-negara berbeda untuk memungkinkan panggilan telepon internasional.


AS sendiri sebelumnya memaksa para aliansinya untuk memblokir Huawei agar tak membangun jaringan 5G di negara-negaranya. Alasannya adalah perangkat telekomunikasi tersebut bisa digunakan untuk spionase, dan menurut Zhao tudingan ini berdasar pada motif politik belaka.

"Saya menyarankan agar Huawei diberi kesempatan yang sama dengan perusahaan lain untuk melakukan bisnisnya, dan selama prosesnya, jika anda menemukan hal yang salah, barulah anda bisa menggugat dan menuduh mereka. Namun jika kita tak punya bukti apa pun untuk memasukkan mereka ke dalam blacklist, saya rasa ini tidak adil," tambahnya.

Pernyataan Zhao ini dilontarkan bersamaan dengan peluncuran layanan 5G komersial pertama di Korea Selatan, termasuk peluncuran Galaxy S10 5G yang bisa dioperasikan di jaringan 5G milik SK Telecom.

ITU sendiri baru akan mengadakan pertemuan pada Oktober mendatang untuk memfinalisasi standardisasi untuk spektrum 5G. Namun menurut Zhao, permasalahan Huawei ini tak akan memperlambat proses standardisasi tersebut.